Kajian Bandara di Buleleng Lanjut, Pastika: ‘Ini Impian Masyarakat Bali Sejak Puluhan Tahun Lalu’

Kategori infrastruktur | 2018-07-16 23:20:55


TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah pusat akhirnya melanjutkan kajian pembangunan bandara di Bali utara dan memperkirakan hasil kajian tersebut bisa diketahui pada akhir tahun 2018.


Saat ini pemerintah pusat juga menghimpun masukan-masukan dari semua pihak, seperti World Bank, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, maupun pihak swasta.


”Kita akan bikin studi lanjutan, mungkin sampai akhir tahun baru bisa tuntas,” kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, Kemenko Kemaritiman, Ridwan Djamaluddin, kepada Tribun Bali usai memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Transportasi di Pulau Bali di Hotel Novotel Bandara Ngurah Rai, Badung, Kamis (29/3/2018).


Ridwan mengatakan belum ada keputusan final terkait pembangunan bandara Buleleng tersebut.


“Bandara di Bali utara kita akan terus kaji. Belum ada yang diputus, semua masukan-masukan akan kita dalami karena baru masukan-masukan awal,” ujarnya.


Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan berdasarkan hasil kajian World Bank bahwa bandara di Bali utara belum layak dibangun.


Gubernur Bali Made Mangku Pastika kemudian meminta World Bank melakukan kajian ulang karena dianggap kurang valid.


Ridwan melanjutkan, pada rapat koordinasi yang digelar tertutup kemarin, juga dibahas beberapa penilaian mengenai beberapa pilihan, seperti adanya beberapa proposal dari perusahaan swasta.


Mereka adalah PT BIBU Panji Sakti yang mengusung konsep pembangunan bandara di atas laut dan PT Pembari yang menginginkan di darat.
Lokasinya sama-sama di Kubutambahan, Buleleng.


Selain itu, ada juga rencana pengembangan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Badung.


Bandara Ngurah Rai rencana akan diperlebar seluas 82 hektare untuk penambahan apron dan run way.


“Sehingga semua itu akan kita dalami, jadi nanti seandainya keputusan apapun semua masukan sudah diolah. Kita sepakatnya, tidak membicarakan perusahaan mana yang menang, tapi bagaimana kita berbicara Bali yang menang,” terangnya.


Ia mengatakan tujuan dari pertemuan tersebut adalah merancang infrastruktur di Bali secara terpadu multimoda, kemudian memadukan  rencana-rencana yang ada di berbagai kementerian, serta menerima berbagai usulan dari pihak swasta.


Menurut Ridwan yang dibahas adalah semua moda transportasi, baik udara, laut, darat, dan kereta api yang sekiranya dapat membantu dan meningkatkan konektivitas masyarakat di Bali.


Pembahasan dibagi menjadi dua, yaitu regional transport untuk seluruh Bali dan urban transport untuk daerah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) dan sekitarnya.


“Sepakatnya kita akan mendalami kembali dan mengharmonisasi program-program itu, agar secara nasional kita memiliki master plan pengembangan infrastruktur konektivitas di Bali yang baik, mempertimbangkan kemajuan Bali, mempertimbangkan keberlanjutan pembangunan, dan juga mempertimbangkan aspek sosial masyarakat, agar masyarakat juga mendapat manfaat yang sebesar-besarnya,” tuturnya.


Terkait dengan pengembangan kereta api, sebut Riwan juga dibahas, namun masih terdapat beberapa usulan dari Dirjen Kereta Api, Pemprov Bali, dan ada juga rencana dari PT Kereta Api.


“Masih ada tiga rencana, beberapa mirip-mirip, itu juga lah yang akan kita harmonisasi," tandasnya.


Ia menambahkan multimoda harus dibicarakan secara terpadu, seperti usulan jalan tol, usulan kereta api, maupun usulan bandara.


“Moda ini tidak bisa sendiri-sendiri juga karena untuk kepentingan pembangunan Bali jangka panjang,” tandasnya.


Optimis Dilanjutkan


Presiden Direktur (Presdir) PT BIBU Panji Sakti, I Made Mangku, mengatakan optimis rencana pembangunan Bandara di Bali utara akan dilanjutkan.


“Kita opimis sudah pasti lanjut karena untuk kepentingan masyarakat Bali dan kepentingan ekonomi Bali,” ujarnya.


Terkait hasil kajian dari World Bank yang menyatakan Bandara Bali Utara belum layak dibangun, menurut Made Mangku hal tersebut tidaklah benar. Kemarin, pihak World Bank yang juga hadir dalam rapat koordinasi dikatakan sudah melakukan klarifikasi.


“World Bank juga mempresentasikan dan sudah mengklarifikasi bahwa tidak ada bahasa yang tidak layak, selanjutnya memang World Bank juga mengakui apa yang dilakukannya juga perlu disempurnakan,” ungkapnya.


Dalam rakor tersebut, ia menyebutkan bahwa PT BIBU bukan hanya berbicara mengenai pembangunan bandara saja, namun juga impact yang ditimbulkan bandara tersebut baik secara ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan. Diungkapkannya bahwa sudah tiga kali diadakan rapat lanjutan untuk penyempurnaan konsep tersebut.


Menurutnya, infrastruktur di Bali harus dibangun secara integrated, dan tidak bisa secara parsial.


“Ini yang mau diintegrasi, disamakan visinya dulu. Sebenarnya di Bali ini berkaitan dengan infrastruktur, transportasi apa sih yang pas dibangun dan nantinya tidak menjadi parsial. Biar tidak miskomunikasi antara kepentingan masyarakat Bali dengan kepentingan pusat,” tuturnya.


Untuk itu, kata dia pertemuan menjadi penting karena masih ada missing pemahaman tentang kajian-kajian yang dilakukan baik oleh World Bank maupun pihak swasta sehingga perlu dibahas lebih spesifik, dimana salah satunya adalah tentang rencana pembangunan bandara tersebut.


“Ada dua konsep yang berbeda, jadi ini yang diajak rembug dua-duanya sehingga nanti diambil poinnya yang pas untuk kepentingan bersama,” ucapnya.
Chairman PT Pembari, Ketut Maha Baktinata Suardhana, juga mengatakan optimis pembangunan Bandara di Bali utara akan dilanjutkan.


“Ya berlanjut, cuman masalah kapan itu yang masih dipikirkan,” ujar Suardhana.
Menurutnya, kajian dari World Bank belum final dan masih dalam draft, serta belum ada kesimpulannya.


“Kami sudah mendapat surat resmi dari World Bank dan kami diminta masukan. Diminta masukan, ya kita berikan,” tandasnya.


Dalam rakor, dari pihak PT Pembari mempresentasikan hasil studinya, bahwa apabila bandara dibangun di darat maka akan menjadi lebih cepat, murah, dan efisien.


“Kalau mau membangunnya cepat, murah dan efisien ya didarat itu, tetapi semuanya berpulang kepada pemerintah,” imbuhnya.


Dikatakan pula, dalam pertemuan tersebut semua pihak, baik dari swasta maupun World Bank, membawa dan mempresentasikan hasil kajian masing-masing.


“Dari PT Pembari menyerahkan semua keputusan kepada pemerintah, Pembari juga sudah mencapai kajian pada tahap akhir, yaitu secara komersial, finalisasi dan keekonomian dan sudah diserahkan ke Kemenhub untuk dinilai dan dievaluasi,” ungkapnya.


Sebelumnya Gubernur Pastika menyatakan Pemprov Bali tidak menetapkan pembangunan bandara berada di darat ataupun di laut.


Tergantung, mana yang lebih feasible menurut hasil kajian.


Yang pasti, kata Pastika, masalah bandara di Bali utara ini sudah jadi impian masyarakat Bali sejak puluhan tahun yang lalu.


Hal ini karena melihat ketimpangan yang sangat mencolok, baik dari segi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya antar-wilayah di Bali.


Menurutnya, titik berat pembangunan, khususnya pariwisata, infrastruktur, budaya, dan ekonomi hanya “berat” ke wilayah selatan.


Akibatnya wilayah utara, timur, dan barat tidak terkembangkan sama sekali. Karena itu, pihak World Bank harus mempertimbangkan kondisi ketimpangan tersebut, tidak hanya melihat dari aspek bisnis. (wem)